MUI menilai, dari hulu ke hilir dipegang para konglomerat.
FAJARBANGSA.co.id – Majelis
Ulama Indonesia menginginkan agar kue-kue perekonomian nasional tidak
hanya dinikmati oleh para konglomerat. Jurang antara si kaya dan si
miskin yang sampai saat ini masih terjadi menjadi cerminan, peran
pemerintah untuk merangkul para Usaha Mikro Kecil dan Menengah demi
menunjang pertumbuhan tetap diperlukan.
“Ekonomi menengah jangan dimasuki oleh ekonomi luar. Dari hulu ke hilir, mereka pegang semua. Yang menengah tidak kebagian. Jangan dikuasai oleh konglomerat. Pembagiannya timpang,” ujar Ketua MUI KH Ma’ruf Amin, saat ditemui di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu, 23 Aprll 2017.
Ma’ruf memandang, sampai saat ini, tidak semua UMKM memiliki akses yang cukup untuk mendapatkan modal di perbankan, Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hanya sekitar 17,6 juta UMKM yang mendapatkan fasilitas kredit usaha rakyat, dari total 61,8 juta UMKM yang ada di berbagai wilayah di Indonesia.
Meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai cara, namun menurut Rais Aam Pengurus Besar Nadhlatul Ulama itu, implementasi dari kebijakan yang sudah dituangkan menjadi indikator yang harus digarisbawahi. Sehingga, apa yang dilakukan pemerintah bisa tepat sasaran.
“Bagaimana pengusaha kecil diberikan akses. Sekarang sudah ada modal ventura. Bagaimana sampai ke semua yang kecil-kecil ini? Harus ada penanganan,” ujarnya.
Dalam kesempatan berbeda, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menambahkan, selain memberikan kredit usaha rakyat, pemerintah tahun ini pun siap menggelontorkan setidaknya Rp1,5 triliun ultra mikro, yang akan disalurkan oleh lembaga non keuangan. Dana bergulir tersebut sudah dialokasikan dalam kas keuangan negara.
“Nanti kami akan segera DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), dan dicairkan. Ini sudah on the pipeline, karena kami tidak hanya sekadar wacana. Kami ingin semua bisa menikmati kue pembangunan,” katanya. (ase)
Sumber"VIVA.co.id"
“Ekonomi menengah jangan dimasuki oleh ekonomi luar. Dari hulu ke hilir, mereka pegang semua. Yang menengah tidak kebagian. Jangan dikuasai oleh konglomerat. Pembagiannya timpang,” ujar Ketua MUI KH Ma’ruf Amin, saat ditemui di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu, 23 Aprll 2017.
Ma’ruf memandang, sampai saat ini, tidak semua UMKM memiliki akses yang cukup untuk mendapatkan modal di perbankan, Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hanya sekitar 17,6 juta UMKM yang mendapatkan fasilitas kredit usaha rakyat, dari total 61,8 juta UMKM yang ada di berbagai wilayah di Indonesia.
Meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai cara, namun menurut Rais Aam Pengurus Besar Nadhlatul Ulama itu, implementasi dari kebijakan yang sudah dituangkan menjadi indikator yang harus digarisbawahi. Sehingga, apa yang dilakukan pemerintah bisa tepat sasaran.
“Bagaimana pengusaha kecil diberikan akses. Sekarang sudah ada modal ventura. Bagaimana sampai ke semua yang kecil-kecil ini? Harus ada penanganan,” ujarnya.
Dalam kesempatan berbeda, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menambahkan, selain memberikan kredit usaha rakyat, pemerintah tahun ini pun siap menggelontorkan setidaknya Rp1,5 triliun ultra mikro, yang akan disalurkan oleh lembaga non keuangan. Dana bergulir tersebut sudah dialokasikan dalam kas keuangan negara.
“Nanti kami akan segera DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), dan dicairkan. Ini sudah on the pipeline, karena kami tidak hanya sekadar wacana. Kami ingin semua bisa menikmati kue pembangunan,” katanya. (ase)
Sumber"VIVA.co.id"
No comments:
Write comments