Opini : Di duga akan Bocornya Rahasia Negara bila situs Jaga Desa di Tangani secara tidak sah oleh PT. TBM di Muaro Jambi

Opini : Di duga akan Bocornya Rahasia Negara bila situs Jaga Desa di Tangani secara tidak sah oleh PT. TBM di Muaro Jambi

Opini Register Center   3:54 AM

 

Jambi 2023- Mengupas legalitas PT. Tapak Baru Mentari (PT.TBM) sebagai Vendor dalam Pengadaan Website Jaga Desa di Muaro jambi berdasar Regulasi untuk pengadaan Website Pemerintahan. Fokus Inti dalam Opini ini Resmikah Situs JAGADESA.COM di Muaro Jambi dilihat dari domain dan hosting yang di gunakannya. Lalu Posisi PT TBM sebagai Vendornya secara hukum?

Resmi Tidak resminya sebuah Program tergantung Aturan yang mengaturnya. Bila situs itu merupakan situs Pemerintahan maka harus mengikuti aturan Perundang-undangan dan segala bentuk regulasi yang menyangkut tentang itu.

Dalam Permenkominfo no. 5 Tahun 2015 Domain Situs Resmi Pemerintahan yang biayanya di bebankan pada uang negara Wajib menggunakan Domain go.id (Government Indonesia) untuk Situs Resmi maupun Layanan Publik Instansi Pusat dan Daerah serta Turunannya. Sedangkan Domain desa.id, (Desa Indonesia) Untuk Situs Resmi Pemerintahan Desa.

Lalu Siapa pengatur dan Penyelenggara yang boleh megelola Situs Pemerintah Tersebut? Berdasar permenkominfo no 23 Tahun 2013 Pengelolaan situs resmi Hanya boleh dilakukan oleh Instansi itu sendiri yang langsung di daftarkan Oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan akun resmi/Pribadi Kuasa Penguna Anggaran itu sendiri ke Kominfo melalui Layan Kominfo. Tanpa Harus melalui perantara pihak ke tiga / Vendor manapun. Langsung di daftarkan secara daring ke kementerian Kominfo melalui akses situs https://layanan.kominfo.go.id/  Terjadi blunder bila situs tersebut menggunakan pihak Ke tiga. Apalagi menyangkut desa sudah memiliki aplikasi-aplikasi dan situs tersendiri untuk pelaporan dan tidak membebani keuangan Desa.

Terlepas dari Instansi manapun dan Program apa yang di laksanakannya, dalam hal ini PT. TBM secara terbuka berdasar informasi yang berkembang, mengusung nama Kejaksaan Negeri Muaro Jambi dan di dukung oleh pj. Bupati Muaro Jambi. Sudah jelas adanya perilaku yang menabrak aturan sebab jaga desa tersebut termasuk untuk situs pemerintah. Penyelenggaraan Situs Resmi Pemerintah Harus di bangun Secara Legal berdasar regulasi yang ada.

Apa bahaya dari penggunaan situs Ilegal yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada?

Situs yang terdaftar secara Legal, keamanannya di Jamin sepenuhnya di bawah lindungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bagian dari Pertahanan dan Ketahanan Negara, karena situs resmi banyak sedikit mengandung unsur Rahasia Negara, isi dan informasi yang terkandung di dalamnya tidak boleh sampai bocor atau teretas baik langsung ataupun tidak langsung oleh pihak yang tidak berwenang. Maka situs resmi hanya boleh di buat, di daftarkan dan di kelola langsung oleh Aparatur Negara/ASN bidang Kominfo dan dari instansi terkait itu sendiri yang telah di sumpah atas jabatannya berdasarkan alur dan Petunjuk pihak kominfo secara terstruktur berdasar aturan.

Sedangkan situs jaga desanya PT. TBM terindikasi ilegal keamanannya tidak terjamin oleh sistim negara apalagi situs yang berafiliasi dengan sistim luar negeri. Situs jaga desa muaro jambi menggunakan Domain COM yakni Komersil. Sangat salah di rujuk pada aturan sebuah situs pemerintahan bila menggunakan domain komersil yang sejatinya hanya untuk perusahaan, dan itu untuk perusahaan luar negeri pula.

Lalu mempercayakan penanganan situs menyangkut Proses perkara yang berdampak hukum, sangatlah konyol bila di percayakan pada vendor atau pihak luar pemerintahan yang bertanggung jawab untuk menjembataninya, yakni PT. TBM tersebut. Keamanan Siber dan Pertahanan Siber memiliki setidaknya satu keterkaitan erat, yaitu bahwa keduanya diterapkan untuk menjaga dan mempertahankan kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability) informasi elektronik atau Sistem Elektronik. Keamanan Siber dapat berupa salah satu bentuk dari Pertahanan Siber. Di lain pihak, Pertahanan Siber dapat berupa pertahanan aktif maupun pertahanan pasif. Pertahanan pasif yang dimaksud dapat tercakup dalam ruang lingkup Keamanan Siber. Apalagi menyangkut kasus hukum terhadap keuangan desa yang bisa saja di akses kapan saja oleh PT. TBM selaku vendor pemegang sandi kelola akun utama server Hostingnya.

UU 11/2008 dan PP 82/2012 sebagai Dasar Keamanan Siber dan Pertahanan Siber Semesta. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik merupakan pondasi membangun Keamanan Siber  dan  Pertahanan Siber nasional secara organik. Secara organik maksudnya keamanan dan pertahanan nasional dibangun oleh Penyelenggara Sistem Elektronik secara semesta dan berkesinambungan.

Pasal 15 UU ITE mengatur bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan sistem elektroniknya secara aman, andal, dan bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. Artinya seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik, terlepas apakah sistem itu digunakan untuk kepentingan pemerintahan, komersial, atau pribadi harus menyelenggarakan sistemnya secara andal, aman dan bertanggung jawab.

PP 82/2012 memberikan pedoman bagaimana Penyelenggara Sistem Elektronik menyelenggarakan sistemnya secara andal, aman, dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh UU ITE. Kemudian PP 82/2012 mengatur bahwa Sistem Elektronik memiliki lima komponen, yaitu:

•  Perangkat keras
• Perangkat lunak
•  Tenaga ahli
•  Tata Kelola
• Pengamanan

 

PT. TBM di duga sama sekali tidak memenuhi kapasitas tersebut, PP 82/2012 membagi Penyelenggara Sistem Elektronik menjadi dua bagian besar, yaitu:

1. Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik; dan
2. Penyelenggara Sistem Elektronik untuk non Pelayanan Publik

PT. TBM pun di duga sama sekali tidak memenuhi Aturan yang berlaku, misalnya standar PP 82/2012 memberikan standar Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik dalam menyelenggarakan sistemnya secara andal, aman dan bertanggung jawab terhadap kelima komponen yang dimaksud, yang di duga tidak ada pada PT. TBM adalah :

1. Wajib melakukan pendaftaran sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan publik (Pasal 5 ayat (1) PP 82/2012)
2. Perangkat lunak yang digunakan wajib terdaftar pada Kominfo serta terjamin keamanan dan keandalan operasi-nya (Pasal 7 PP 82/2012)
3. Wajib menerapkan tata kelola yang baik dan akuntabel (Pasal 16 ayat (1) PP 82/2012)
4. Memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya (Pasal 17 ayat (1) PP 82/2012)
5. -Menempatkan pusat data dan pusat pemulihannya di wilayah hukum Indonesia (Pasal 17 ayat (2) PP 82/2012)
6. Memiliki Sertifikat Kelaikan Sistem Elektronik (Pasal 30 ayat (1) PP 82/2012)
7. Menggunakan Sertifikat Keandalan (Pasal 41 ayat (1) PP 82/2012)
8. Memiliki Sertifikat Elektronik (Pasal 59 ayat (1) PP 82/2012
9. Memenuhi persyaratan penyelenggaraan Transaksi Elektronik

Dari penjelasan di atas untuk menjelaskan pertanyaan apakah Pengadaan situs JAGADESA.COM di Muaro Jambi itu Resmi Legal Secara Hukum oleh PT.TBM? Maka kita juga harus mengupas secara hukum satu persatu :

• Apakah penggunaan Domain JAGADESA.COM sesuai Permenkominfo No 5 tahun 2025 di pakai PT. TBM?.... Tidak
• Apakah Perangkat lunak yang digunakan untuk situs JAGADESA.COM sudah terdaftar pada Kominfo serta terjamin keamanan dan keandalan operasi-nya Pasal 7 PP 82/2012 yang digunakan PT. TBM?.. di duga Tidak.
•  Apakah tata kelola situs JAGADESA.COM oleh PT. TBM sudah menerapkan tata kelola yang baik dan akuntabel Pasal 16 ayat (1) PP 82/2012 yang berafiliasi dengan Kominfo?... di duga Tidak
• -Apakah Pengelola JAGADESA.COM yakni PT. TBM Memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya Pasal 17 ayat (1) PP 82/2012?... di duga Tidak
• Apakah situs JAGADESA.COM oleh PT. TBM Menempatkan Hosting pusat data di wilayah hukum Indonesia Pasal 17 ayat (2) PP 82/2012?.. Tidak, tapi di duga Hosting murah Luar Negeri yang tidak berafiliasi dengan PANDI registrar Resmi Kominfo
•  Apakah PT. TBM selaku Developer dan Pengelola JAGADESA.COM Memiliki Sertifikat Kelaikan Sistem Elektronik Pasal 30 ayat (1) PP 82/2012?... du duga juga Tidak
• Apakah PT. TBM Pengelola JAGADESA.COM Menggunakan Sertifikat Keandalan Pasal 41 ayat (1) PP 82/2012? … juga Tidak
• Apakah Pendesain dan Pembangun JAGADESA.COM yang dilakukan.oleh PT. TBM Memiliki Sertifikat Elektronik Pasal 59 ayat (1) PP 82/2012? .. di Duga Tidak

Terakhir Apakah PT. TBM selaku vendor pemegang Proyek Situs JAGADESA.COM sudah Memenuhi persyaratan penyelenggaraan Transaksi Elektronik?. Sama sekali Kelihatannya tidak. Maka dapat di simpulkan bahwa situs JAGADESA.COM dengan vendornya PT. TBM pelaksanannya di Muaro Jambi, adalah situs yang tidak di daftarkan secara resmi yang pembangunannya tidak boleh dibebankan biayanya pada keuangan negara. Karena secara Proses berdasar regulasi dapat dikatakan itu situs ILEGAL di lakukan oleh vendor yang di duga di tunjuk secara Ilegal pula, berdasar aturan pengadaan pemerintah terutama Desa. Yang mana keuangan desa wajib 100% swakelola desa sendiri tidak boleh adanya kontrak.

Munculnya situs ilegal yang mengintervensi intern lingkup pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi , menguji kinerja dan fungsi Pengawasan Dinas Kominfo Muaro Jambi. Karena untuk situs Jaga Desa tersebut telah membebani uang Negara secara tidak sah mencapai 3 Milyar di pungut dari 150 Desa. Semestinya pj. Bupati Muaro Jambi Fokus saja pada perbaikan SDM dinas Kominfo Muaro Jambi.

Penulis : T. Nus S.Kom  (Penulis adalah Penggiat IT, mantan Group Konsultan E-Gov Peraih Penghargaan USO Award 2012 Dalam Memasyarakatkan ICT Kemkominfo 

Opini : Mengupas Legalitas Situs Jaga Desa di Muaro Jambi

Opini : Mengupas Legalitas Situs Jaga Desa di Muaro Jambi

Opini Register Center   12:54 AM

 Jambi 2023 - Tulisan sederhana ini di Tulis untuk Menanggapi pertanyaan dari teman-teman Penggiat Kontrol Sosial di Jambi, tentang Lagalitas situs JAGADESA,COM Secara aturan. Untuk sebuah situs Website, apalagi situs pemerintahan. Nama domain sebagai tulang punggungnya telah menjadi komoditas bernilai tinggi yang menimbulkan berbagai kepentingan bisnis; kepentingan tersebut sering  saling berbenturan. Dari segala segi, nama domain kini sudah menjadi industri tersendiri baik pengelolaan server-nya, pendaftarannya, sampai dengan jual-beli nama domain itu sendiri. 

Apa yang terlintas di dalam pikiran anda ketika mendengar istilah domain? Pada umumnya domain adalah alamat sebuah website. Mungkin Anda sudah mengetahui domain sejak lama secara tidak sengaja karena bertebaran di mana-mana di internet, namun Anda baru menyadarinya sekarang bahwa yang Anda lihat itu domain. Ketika Anda mengetikkan alamat website di internet, maka akan ada akhiran bermacam-macam seperti : 

• go.id (Government Indonesia) Domain Situs Resmi Pemerintahan
• mil.id (Militer Indonesia) Domain Situs Resmi Militer/TNI
• desa.id, (Desa Indonesia) Domain Situs Resmi untuk Desa
• or.id, (Government Indonesia) Domain Situs Resmi Organisasi
• co.id, (Company Indonesia) Domain Situs Resmi Perusahaan
• Dot.ID (indonesia) adalah domain multi fungsi di Indonesia
•  com, (Commersil) Domain Situs perusahaan Afiliasi Luar Negeri
• org (Organitation) Domain Situs Organisasi Afiliasi Luar negeri
• dan lain-lain.

Nah, akhiran itu adalah beberapa contoh yang disebut dengan domain.

Lantas apa sih sebenarnya domain itu? Secara sederhana,  jika situs web hosting adalah rumah anda, maka domain adalah alamat rumah anda.

Fungsi dari domain sendiri sebenarnya merupakan alat untuk mengidentifikasi sebuah web hosting, atau dalam artian lain sebagai jembatan untuk mengantarkan Anda ke sebuah website.

Sebagai contoh, misalnya Anda ingin pergi ke situs jagadesa.com. Jaga desa adalah contoh website yang ingin Anda tuju, sedangkan .com adalah bentuk dari domain itu sendiri. Jadi, secara tidak langsung domain berfungsi untuk melacak keberadaan sebuah website dari dunia internet yang begitu luas.

Untuk mendaftarkan nama domain, Anda harus memilih nama yang unik berpatokan pada Kriteria-kriteria aturan tertentu, dikarenakan nama domain tidak boleh sama dengan domain website lain agar dapat dilacak dengan baik oleh internet.

Mungkin sebagian Anda bertanya-tanya, apa sih perbedaan dari domain dan hosting? Apakah keduanya sama atau bagaimana? Secara jelasnya, domain dan hosting merupakan dua hal yang berbeda walaupun berada dalam satu tempat yang sama.

Analoginya adalah apabila hosting adalah rumah, domain merupakan alamat dari rumah tersebut. Jelas, bahwa kedua hal tersebut sangat berbeda. Meskipun berbeda, domain dan hosting tidak bisa dipisahkan karena kedua unsur ini saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Tanpa domain, tidak mungkin bagi orang untuk menemukan situs web, dan tanpa hosting Anda tidak dapat membangun sebuah situs Website dengan baik.

Pertanyan Inti dalam Opini ini Resmikah Situs JAGADESA.COM di Muaro Jambi dilihat dari domain dan hosting yang di gunakannya?

Resmi Tidak resminya sebuah Program tergantung Aturan yang mengaturnya. Bila situs itu merupakan situs Pemerintahan maka harus mengikuti aturan Perundang-undangan dan segala bentuk regulasi yang menyangkut tentang itu.

Dalam Permenkominfo no. 5 Tahun 2015 Domain Situs Resmi Pemerintahan yang biayanya di bebankan pada uang negara Wajib menggunakan Domain go.id (Government Indonesia) untuk Situs Resmi maupun Layanan Publik Instansi Pusat dan Daerah serta Turunannya. Sedangkan Domain desa.id, (Desa Indonesia) Untuk Situs Resmi Pemerintahan Desa.

Lalu Siapa pengatur dan Penyelenggara yang boleh megelola Situs Pemerintah Tersebut? Berdasar permenkominfo no 23 Tahun 2013 Pengelolaan situs resmi Hanya boleh dilakukan oleh Instansi itu sendiri yang langsung di daftarkan Oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan akun resmi/Pribadi Kuasa Penguna Anggaran itu sendiri ke Kominfo melalui Layan Kominfo. Tanpa Harus melalui perantara pihak ke tiga / Vendor manapun. Langsung di daftarkan secara daring ke kementerian Kominfo melalui akses situs https://layanan.kominfo.go.id/

Terlepas dari Instansi manapun dan Program apa yang di laksanakannya, Penyelenggaraan situs Situs Resmi Pemerintah Harus di bangun Secara Legal berdasar regulasi yang ada.

Pertanyaan selanjutnya, Apa bahaya dari penggunaan situs Ilegal?

Situs yang terdaftar secara Legal, keamanannya di Jamin sepenuhnya di bawah lindungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bagian dari Pertahanan dan Ketahanan Negara, karena situs resmi banyak sedikit mengandung unsur Rahasia Negara, isi dan informasi yang terkandung di dalamnya tidak boleh sampai bocor atau teretas baik langsung ataupun tidak langsung oleh pihak yang tidak berwenang. Maka situs resmi hanya boleh di daftarkan dan di kelalola langsung oleh Aparatur Negara/ASN instansi itu sendiri yang telah di sumpah atas jabatannya berasarkan alur dan Petunjuk pihak kominfo secara terstruktur.

Sedangkan situs yang terindikasi ilegal keamanannya tidak terjamin oleh sistim negara apalagi situs yang berafialiasi dengan sistim luar negeri.

Keamanan Siber dan Pertahanan Siber memiliki setidaknya satu keterkaitan erat, yaitu bahwa keduanya diterapkan untuk menjaga dan mempertahankan kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability) informasi elektronik atau Sistem Elektronik. Keamanan Siber dapat berupa salah satu bentuk dari Pertahanan Siber. Di lain pihak, Pertahanan Siber dapat berupa pertahanan aktif maupun pertahanan pasif. Pertahanan pasif yang dimaksud dapat tercakup dalam ruang lingkup Keamanan Siber.

UU 11/2008 dan PP 82/2012 sebagai Dasar Keamanan Siber dan Pertahanan Siber Semesta. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik merupakan pondasi membangun Keamanan Siber dan  Pertahanan Siber nasional secara organik. Secara organik maksudnya keamanan dan pertahanan nasional dibangun oleh Penyelenggara Sistem Elektronik secara semesta dan berkesinambungan.

Pasal 15 UU ITE mengatur bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan sistem elektroniknya secara aman, andal, dan bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. Artinya seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik, terlepas apakah sistem itu digunakan untuk kepentingan pemerintahan, komersial, atau pribadi harus menyelenggarakan sistemnya secara andal, aman dan bertanggung jawab.

PP 82/2012 memberikan pedoman bagaimana Penyelenggara Sistem Elektronik menyelenggarakan sistemnya secara andal, aman, dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh UU ITE. Kemudian PP 82/2012 mengatur bahwa Sistem Elektronik memiliki lima komponen, yaitu:

•  Perangkat keras
• Perangkat lunak
• Tenaga ahli
• Tata Kelola
• Pengamanan

 

PP 82/2012 membagi Penyelenggara Sistem Elektronik menjadi dua bagian besar, yaitu:

1. Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik; dan
2. Penyelenggara Sistem Elektronik untuk non Pelayanan Publik

Dalam PP 82/2012 memberikan standar yang lebih tinggi kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik dalam menyelenggarakan sistemnya secara andal, aman dan bertanggung jawab terhadap kelima komponen yang dimaksud, misalnya:

1. Wajib melakukan pendaftaran sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan publik (Pasal 5 ayat (1) PP 82/2012)
2. Perangkat lunak yang digunakan wajib terdaftar pada Kominfo serta terjamin keamanan dan keandalan operasi-nya (Pasal 7 PP 82/2012)
3. Wajib menerapkan tata kelola yang baik dan akuntabel (Pasal 16 ayat (1) PP 82/2012)
4. Memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya (Pasal 17 ayat (1) PP 82/2012)
5. -Menempatkan pusat data dan pusat pemulihannya di wilayah hukum Indonesia (Pasal 17 ayat (2) PP 82/2012)
6. Memiliki Sertifikat Kelaikan Sistem Elektronik (Pasal 30 ayat (1) PP 82/2012)
7. Menggunakan Sertifikat Keandalan (Pasal 41 ayat (1) PP 82/2012)
8. Memiliki Sertifikat Elektronik (Pasal 59 ayat (1) PP 82/2012
9. Menuhi persyaratan penyelenggaraan Transaksi Elektronik

Dari penjelasan di atas untuk menjelaskan perftanyaam apakah Pengadaan situs JAGADESA.COM di Muaro Jambi itu Resmi Legal Secara Hukum? Maka kita harus mengupas secara hukum satu persatu :

• Apakah Menggunaan Domain JAGADESA.COM sudah sesuai dengan Permenkominfo No 5 tahun 2025?.... Tidak
• Apakah Perangkat lunak yang digunakan untuk situs JAGADESA.COM sudah terdaftar pada Kominfo serta terjamin keamanan dan keandalan operasi-nya Pasal 7 PP 82/2012?.. di duga Tidak.
• Apakah tata kelolaaya situs JAGADESA.COM sudah menerapkan tata kelola yang baik dan akuntabel Pasal 16 ayat (1) PP 82/2012 yang berafiliasi dengan Kominfo?... di duga Tidak
• Apakah Pengelola JAGADESA.COM Memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya Pasal 17 ayat (1) PP 82/2012?... di duga Tidak
• Apakah situs JAGADESA.COM Menempatkan Hosting pusat data di wilayah hukum Indonesia Pasal 17 ayat (2) PP 82/2012?.. Tidak, tapi Hosting Luar Negeri yang tidak berafiliasi dengan PANDI registrar Resmi Kominfo
• Apakah Developer dan Pengelola JAGADESA.COM Memiliki Sertifikat Kelaikan Sistem Elektronik Pasal 30 ayat (1) PP 82/2012?... Tidak
• Apakah Pengelola JAGADESA.COM Menggunakan Sertifikat Keandalan Pasal 41 ayat (1) PP 82/2012? … juga Tidak
• Apakah Pendesain dan Pembangun JAGADESA.COM Memiliki Sertifikat Elektronik Pasal 59 ayat (1) PP 82/2012? .di Duga juga Tidak

Terakhir Apakah Situs JAGADESA.COM sudah Memenuhi persyaratan dalam penyelenggaraan & Transaksi Elektronik?. Sama sekali Kelihatannya tidak. Maka dapat di simpulkan bahwa situs JAGADESA.COM di Muaro Jambi adalah situs yang tidak di daftarkan secara resmi, tentulah pembangunannya tidak boleh dibebankan biayanya pada keuangan negara. Karena secara Proses berdasar regulasi dapat dikatakan itu situs ILEGAL.

Munculnya situs ilegal yang meng intervensi intern lingkup pemerintahan Kabuoaten Muaro Jambi, memberikan pertanyaan atas tugas serta memberikan image negatif kepada kinerja dan fungsi Pengawasan dari Dinas Kominfo setempat. Karena infonya untuk situs Jaga Desa tersebut telah membebani uang Negara secara tidak sah mencapai 3 Milyar.

Penulis : Y. S. Wahab, SH, M.Pd  (Penulis adalah Direktur LSM TB RI, mantan Group Konsultan E-Gov Peraih Penghargaan USO Award 2012 Dalam Memasyarakatkan ICT Kemkominfo 2012

ETIKA DEMONSTRASI DALAM KEBEBASAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

ETIKA DEMONSTRASI DALAM KEBEBASAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

Opini Register Center   9:42 PM

Oleh : Herlina Seftia Wati

Kamis, 8 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB mahasiswa menggelar demo di depan Istana 

Merdeka, Jakarta Pusat yang bertujuan untuk mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law 

UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang sudah disahkan pada 5 Oktober lalu. Terdapat beberapa 

pengertian soal Omnibus Law. Secara harfiah, kata omnibus berasal dari bahasa Latin yaitu 

“Omnis” yang berarti banyak. Dari segi hukum, kata omnibus biasanya disandingkan dengan 

kata law atau bill yang berarti suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi 

beberapa aturan dengan substansi dan tingkatannya berbeda.

Penggunaan Omnibus Law telah banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia 

terutama dengan menggunakan tradisi common law system. Di dunia terdapat dua sistem 

hukum yakni common law system dan civil law system dan Indonesia merupakan salah satu 

yang menggunakan tradisi civil law system.

Sejarah omnibus terdapat di beberapa negara yang telah menerapkan misalnya AS, 

Kanada juga Inggris. Konsep Omnibus Law ini sebenarnya sudah cukup lama di Amerika 

Serikat (AS) tercatat UU tersebut pertama kali dibahas pada 1840. Konsep hukum omnibus 

ini juga telah dicoba oleh beberapa negara di Asia Tenggara. Yaitu, di Vietnam, penjajakan 

penggunaan teknik omnibus dilakukan untuk implementasi perjanjian WTO dan di Filipina, 

penggunaan Omnibus Law lebih mirip dengan apa yang ingin dilakukan di Indonesia. 

Filipina memiliki Omnibus Investment Code of 1987 and Foreign Investments Act Of 1991.

Pada saat demo omnibus law koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh 

Indonesia (BEM SI) menyatakan, diperkirakan ada 5.000 massa aksi yang akan 

berdemonstrasi di depan Istana. Para massa itu berasal sekitar 20 kampus yang ada di Jakarta 

berada di organisasi BEM SI. Keberlangsungan demo ini mengakibatkan kericuhan yang 

mengakibatkan massa bertindak brutal perusakan ini terjadi ketika aparat Kepolisian 

menembakkan gas air mata ke arah massa yang sedang terpusat di Simpang Harmoni hingga 

kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Berdasarkan catatan Kompas.com dari rilis instansi 

terkait maupun laporan jurnalis yang meliput secara langsung ke lokasi demo terdapat 5 jenis 

fasilitas publik yang dirusak massa yaitu, Kerusakan di gedung Kementerian ESDM, pos 

polisi, halte Transjakarta, stasiun MRT, dan bekas gedung bioskop. Jumlah tersebut belum 

termasuk kendaraan bermotor, sepeda, ataupun fasilitas lainnya yang belum dirilis secara 

resmi oleh individu atau instansi terkait.

Selain di Jakarta, demo tolak UU Cipta Kerja Omnibus Law juga terjadi di beberapa 

daerah lainnya salah satunya di Provinsi Jambi, Hal tersebut mengakibatkan berlangsungnya 

kericuhan. Gedung DPRD Kota Jambi sempat dilempari batu oleh massa bersepeda motor,

pihak DPRD menyerahkan penyelidikan tersebut kepada kepolisi. Penyelidikan dan 

pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan maksud dan tujuan dari aksi anarkistis 

yang diduga dilakukan oleh para pelajar di Kota Jambi. Namun hal tersebut belum dapat

dipastikan apakah pelaku dari anarkistis tersebut merupakan pelajar atau bukan.

Aksi tersebut terjadi secara mendadak tanpa ada pemberitahuan. Dijelaskan Putra, 

biasanya, apabila ada aksi demonstrasi, akan ada pemberitahuan berupa surat tertulis 

disampaikan sebelum aksi demonstrasi dilaksanakan."Siapa pun yang demo ke DPRD, pasti 

ada surat, ini tidak ada bersurat, tahu-tahu masuk dan merusak segala macam," kata Putra 

Absor Hasibuan. Tidak ada korban jiwa dari aksi anarkistis yang dilakukan di kantor DPRD 

Kota Jambi tersebut. Namun sejumlah kendaraan roda dua mengalami kerusakan akibat 

tindak anarkistis tersebut.

Dari kejadian diatas kita dapat melihat ketidak tentraman dalam mengemukakan 

pendapat sehingga menimbukan kericuhan, untuk itu kita perlu mengetahui bagaimana cara 

berdemonstrasi dalam kebebasan mengemukakan pendapat dimuka umum berikut :

Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pemberitahuan tersebut secara tertulis 

disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok. 

Pemberitahuan disampaikan selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan tersebut 

dimulai dan telah diterima oleh Polri setempat. Pemberitahuan secara tertulis tersebut tidak 

berlaku bagi kegiatan ilmiah di kampus dan kegiatan keagamaan.

Surat pemberitahuan tersebut memuat:

1. maksud dan tujuan

2. tempat, lokasi, dan rute

3. waktu dan lama

4. bentuk

5. penanggung jawab

6. nama dan alamat organisasi, kelompok atau peroranga;

7. alat peraga yang dipergunakan

8. jumlah peserta.

Penanggungjawab kegiatan demonstrasi wajib bertanggungjawab agar kegiatan tersebut 

terlaksana secara aman, tertib, dan damai. Setiap sampai 100 orang pelaku atau peserta unjuk 

rasa atau demonstrasi dan pawai, harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang 

penanggungjawab.

Meskipun demonstrasi diperbolehkan sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka 

umum, namun ada beberapa jenis demo yang dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, 

dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (“Perkapolri 7/2012”)

berikut :

Jenis Demonstrasi Yang Dilarang 

1. Demo yang Menyatakan Permusuhan, Kebencian atau Penghinaan

2. Demo di Lingkungan Istana Kepresidenan

3. Demo di Luar Waktu yang Ditentukan

4. Demo Tanpa Pemberitahuan Tertulis Kepada Polri

5. Demo yang Melibatkan Benda-Benda yang Membahayakan

Dari peristiwa demo tersebut terdapat hal yang telah menyimpang berdasarkan etika 

demonstrasi dalam mengemukakan pendapat, seperti kericuhan dan tidak adanya perizinan 

dari pihak kepolisian untuk melakukan demo . Untuk itu saya menghimbau dan 

mengingatkan kepada mahasiswa dan masyarakat agar melakukan demo sesuai dengan 

kententuan-ketentuan yang berlaku, agar demo berjalan dengan tertib.

Penulis merupakan 

Mahasiswi

Fakultas Hukum

Universitas Jambi

TJAHJO KUMOLO MINTA KEPALA DAERAH TIDAK ASAL COPOT PASANG PEJABAT DI PEMERINTAHANNYA.

TJAHJO KUMOLO MINTA KEPALA DAERAH TIDAK ASAL COPOT PASANG PEJABAT DI PEMERINTAHANNYA.

Politik NAS Register Center   8:12 AM

Mendagri Tjahjo Kumolo

VA.com JAKARTA - Tujuh Gubernur dan Wakil Gubernur, 199 Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih telah dilantik pada 17 Februari kemarin.

Terkait itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau agar kepala daerah terpilih tidak asal copot-pasang pejabat tinggi di tubuh pemerintahannya usai dilantik, demi melanggengkan praktik politik balas jasa.

"Harus dipertimbangkan dengan matang, jangan asal ganti, memasukkan orang tanpa lewat mekanisme," kata Tjahjo di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara 7, Jakarta Pusat, Senin 22 Februari 2016.

Tjahjo menerangkan bahwa pada dasarnya, mutasi atau pergantian perjabat usai pelantikan memang diperbolehkan. Walaupun ada larangan selama enam bulan pertama, bagi kepala daerah untuk melakukan mutasi jabatan aparaturnya. Hanya saja kata dia memang ada mekanisme yang harus ditaati.

"Pada prinsipnya, ini boleh. Tapi untuk eselon II kan harus ada mekanismenya sesuai UU ASN (Undang-undang Aparatur Sipil Negara). Itu bagi yang memang sudah terisi, kalau yang kosong, yang pelaksana tugas (Plt) kan boleh saja," kata dia.

Didalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sendiri diatur mengenai penggantian pejabat pimpinan tinggi sebagai berikut:

Pasal 116
(1) Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan. (_red) (sumber, viva.co.id)

(2) Penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya sebelum 2 (dua) tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden.

Pasal 117
(1) Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.

(2) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Pasal 118
(1) Pejabat Pimpinan Tinggi harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.

(3)Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali.

(4) Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat Pimpinan Tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Irham Dilmy mengkhawatirkan fenomena program balas jasa dan balas dendam yang dilakukan oleh kepala daerah baru yang terdiri dari 7 Gubernur dan Wakil Gubernur, 199 Bupati dan Wakil Bupati / Wali Kota dan Wakil Wali Kota pasca dilantik. Alasannya menurut dia, fenomena tersebut bukan hal baru dan sudah lazim terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. (_iin)

Mr. BEAN

Mr. BEAN

Video dan Film Register Center   2:58 AM